MEDAN- Beberapa nama bakal calon kepala daerah se-Sumatera Utara yang diprediksi akan bertarung dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) wajib diawasi. Hal ini penting dilakukan oleh masyarakat guna membatasi dan mempersempit praktik yang berbau kolusi, nepotisme dalam proses pemenangannya .
“Karena terkadang ambisi dan hasrat untuk menjadi orang nomor satu suatu daerah itu bisa menempuh jalan yang tidak sesuai dengan aturan. Istilahnya melenceng dari apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, masyarakat perlu sama-sama mengawasi jalannya Pilkada 2024 di Sumut ini,” ujar Ketua Garda Akademisi Rakyat dan Mahasiswa Sumatera Utara (Garakema-SU), Mardiansyah Manurung, Selasa (30/4/2024) di Medan.
Dia melihat, semakin dekatnya tahapan Pilkada serentak 2024, khususnya pelaksanaan di Sumut, maka indikasi-indikasi ke arah yang disebutkannya tadi semakin terlihat.
“Pilkada merupakan sebuah proses penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diletakkan dalam konteks pelaksanaan demokrasi, agar terwujud rakyat yang sejahtera adil dan makmur,” ucapnya.
Maka dari itu, untuk memenangkan Pilkada, dan mengaplikasikan hak setiap orang untuk mendukung kandidat dalam pemilu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara tidak baik, dengan mengorbankan keutuhan bangsa dan memecah belah rakyat di sebuah wilayah.
“Kami mengajak seluruh komponen kampus, rakyat dan mahasiswa se-Sumatera Utara untuk berdemokrasi dan berpolitik dengan terhormat. Menjaga dan ikut mengawasi bersama-sama proses Pilkada ini dengan jujur dan adil,” tambah Mardian.
Dalam hal ini, Garakema-SU juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dan mengawasi upaya politik uang (money politic), juga membatasi beredarnya informasi palsu (hoaks), yang bisa mendistorsi pandangan publik dan memastikan bahwa rakyat bisa memilih dan memberikan suaranya secara aman tanpa intimidasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun.
“Kami akan membentuk posko-posko pelaporan di setiap kabupaten di Sumatera Utara pada waktu dekat. Posko ini nantinya akan menampung laporan dari masyrakat dan mengaktifkan kembali simpul-simpul pengawasan yang dikoordinatori oleh mahasiswa dari kampus yang tersebar di provinsi Sumut,” ujarnya.
Selain itu, jaringan rakyat dan pemuda juga akan dilibatkan dalam aktivitas di posko. Mereka akan berperan penting dalam mengawal tegaknya netralitas penyelenggara Pilkada ini.
“Termasuk KPU, Bawaslu, Aparatur Sipil Negara Kepolisian RI dan TNI juga ikut mengawasi proses Pilkada yang akan dilaksanakan pada November 2024 yang akan datang,” ucap Mardian.
Ia menambahkan, hal ini penting dilakukan agar pesta demokrasi yang dilaksanakan di tengah -tengah masyarakat dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional dan semua pihak harus menghormati hasilnya.
“Dalam waktu dekat kami Garakema-SU akan melakukan deklarasi di depan Gedung DPRD Sumut yang akan melibatkan koordinator dari mahasiswa, pemuda, juga kalangan akademisi dari perguruan tinggi yang ada di Sumut dan pasca-deklarasi akan mengadakan beberapa kegiatan yang memiliki nilai edukasi. Termasuk juga melaksanakan berbagai diskusi di beberapa kampus untuk mengulas terkait Pilkada Sumut dan kabupaten kota lain yang ada.
“Kita berharap Pilkada 27 November 2024 mendatang nanti aman, damai, jujur dan adil untuk Sumut yang lebih baik,” pungkas Mardian.(*)
